WADAH PEMELIHARAAN KESEHATAN PEKERJA DARI, OLEH, DAN UNTUK MASYARAKAT

 

Pemberdayaan masyarakat pekerja merupakan komponen penting didalam keberhasilan suatu program kesehatan kerja. Melalui pemberdayaan ini, masyarakat pekerja didorong untuk sadar dan mau melaksanakan kegiatan kesehatan kerja secara mandiri. Salah satu bentuk permberdayaan masyarakat pekerja ini adalah penbentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) terutama bagi pekerja informal.

 

Dari data BPS (Feb, 2015), jumlah angkatan kerja di Indonesia 128,30 juta orang dan yang bekerja 120,85juta orang dimana mereka bekerja di sektor formal 50,82 juta orang (42,14%) sedangkan yang bekerja di sektor informal 57,85 juta orang (57,85%). Pekerja Informal ini, sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan perkebunan serta industri pengolahan. Pada umumnya pekerja informal ini berdiri sendiri atau membentuk kelompok-kelompok kecil, berpindah-pindah dan bekerja dengan berbagai keterbatasan yang ada seperti modal yang kecil, penguasaan teknologi yang terbatas dan rendahnya pengetahuan termasuk pengetahuan dibidang kesehatan dan keselamatan kerja.

 

Rendahnya pengetahuan pekerja informal akan kesehatan dan keselamatan kerja ini menyebabkan mereka sangat berisiko untuk terkena penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Untuk mencegah berbagai penyakit dan kecelakaan kerja serta untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan kerja bagi pekerja informal, maka pekerja informal tersebut perlu diberdayakan dalam bidang kesehatan kerja sehingga mereka dapat hidup sehat dan selamat serta produktif dalam bekerja.

 

Agar upaya pemberdayaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan untuk memudahkan petugaskesehatan/petugasterkaitmelakukan pembinaan, maka pekerja informal tersebut perlu didorong untuk membentuk suatu wadah dalam melaksanakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja yang dikenal dengan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)

 

Pos UKK merupakan wadah dari serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang terencana, teratur dan berkesinambungan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat pekerja.

 

Pembentukan Pos UKK harus berasal dari keinginan masyarakat pekerja sendiri dan diusahakan dari jenis pekerjaan yang sama untuk memudahkan pembinaan. Agar kegiatan kesehatan kerja dapat berjalan dengan efektif maka anggota Pos UKK sebaiknya berjumlah antara 10-50 orang/Pos UKK.

 

Pos UKK diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat pekerja, kader kesehatan, puskesmas dan sektor lain. Peran Pos UKK adalah identifikasi masalah kesehatan di lingkungan kerja dan sumber daya pekerja, menyusun rencana pemecahan masalah kesehatan di lingkungan kerja, melaksanakan kegiatan kesehatan di lingkungan kerja melalui promosi kesehatan kerja, menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya kesehatan di lingkungan kerja, melakukan pelayanan kesehatan kerja dasar, melaksanakan kewaspadaan dini terhadap risiko dan masalah kesehatan pekerja, melaksanakan rujukan ke Puskesmas, pencatatan dan pelaporan

 

Kegiatan Pos UKK dilaksanakan oleh Kader Pos UKK dibantu oleh petugas Puskesmas secara berkala.Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan promotif, preventif dan kuratif dasar. Pelayanan promotive meliputi Perilaku hidup bersih dan sehat, penyuluhan Kesehatan Kerja, konsultasi kesehatan kerja sederhana (gizi, APD, berhenti merokok, kebugaran), sarasehan untuk melakukan perubahan menuju norma sehatdalambekerja. Pelayanan preventif meliputi mendata jenis pekerjaan agar dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi, pengenalan risiko bahaya di tempat kerja, penyediaan contoh dan kepatuhan dalam penggunaan APD, mendorong upaya perbaikan lingkungan kerja, membantu petugas kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan awal dan berkala.Pelayanan kuratif meliputi P3K dan P3P, pada pekerja wanita, kaitkan dengan pelayanan kesehatan reproduksi.

 

Sejalan dengan nawacita presiden untuk memajukan kemaritiman, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga saat ini memprioritaskan pembentukan pos UKK di daerah PPI/ TPI. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan, jumlah PPI/TPI yang ada di Indonesia cukup besar yaitu sebesar 816 PPI/TPI. Sampai tahun 2015, pos UKK yang dibentuk di daerah PPI/TPI sebanyak 243 buah.

 

 



 

Unit Kerja

Social Media

Link Terkait

Jumlah Pengunjung

.