WORKSHOP PENGUATAN KESEHATAN CTKI 2017

Isu tentang pekerja migran di tingkat global sudah berkembang lebih dari empat dasa warsa. Pada tahun 1972, badan dunia PBB mengangkat isu yang berkaitan dengan hak asasi Pekerja Migran yang salah satunya adalah kesehatan dalam International

Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families,yang selanjutnya diadopsi dalam UN General Assembly 1990.              Selanjutnya, pada tahun 2008, WHO mengeluarkan resolusi tentang kesehatan pekerja migran yang menekankan pentingnya perlindungan kesehatan mereka baik sebelum berangkat, saat bekerja hingga kembali ke Negara asal.  Isu kesehatan pekerja migran kembali menjadi perhatian dunia lewat ditetapkannya Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tahun 2015 yang menekankan tentang tersentuhnya semua lapisan dan kelompok masyarakat terhadap kesehatan dan keselamatan termasuk pekerja migran.

 

Indonesia sebagai Negara pengirim tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri telah meratifikasi sekaligus mengadopsi hasil konvensi internasional tersebut dan telah sejalan dengan berbagai peraturan dan kebijakan nasional yang sudah ada. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27d ayat 2 dinyatakan bahwaTiap warga Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, pada Pasal 28 huruf h juga diamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan kesehatan.

 

Untuk itu perlu dilakukan suatau sinergitas dalam pelaksanaan Kesehatan bagi para calon TKI, Pelaksanaan Workshop ini bertujuan untuk menginformasikan program-program terbaru dan meningkatkan koordinasi di antara Lintas Program dan Lintas Sektor dalam pelayanan kesehatan CTKI dan TKI, mengidentifikasi permasalahan di lapangan seperti penyamaan persepsi dalam penegakan diagnosa penyakit, pemulangan CTKI dan TKI karna masalah kesehatan, rujukan kesehatan serta untuk merumuskan langkah pemecahan serta rencana tindaklanjutnya.

 

Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri tidak bisa dihindari. Keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri dan adanya kemajuan di bidang teknologi, informasi dan transportasi, telah mendorong meningkatnya migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri untuk mencari pekerjaan.Pemasukan devisa dari TKI selama semester I tahun 2013 mencapai 3,7 miliar dolar. Berdasarkan data International Organisation for Migration (IOM), TKI menyumbang 1.4% pada GDP Indonesia pada tahun 2007 dan 1.2% pada tahun 2009.Secara politis dan kemanusiaan, TKI juga dapat menunjukkan tingkat harkat dan martabat bangsa. Kita sepakat bahwa setiap warga negara Indonesia, termasuk TKI berhak mendapatkan perlindungan kesehatannya.

 

 

Sebagai penyumbang devisa Negara terbesar, masalah pelayanan kesehatan yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sangatlah banyak dan kompleks. Permasalahan TKI di mulai dari pra penempatan, saat di negara penempatan dan pasca penempatan. Permasalahan pra penempatan diawali dengan adanya perekrutan yang nonprosedural, seperti pemalsuan identitas dokumen pemberangkatan dan proses pemeriksaan kesehatan yang tidak standar serta perbedaan standar dan metode pemeriksaan kesehatan di negera penempatan sehingga perbedaan penetapan untuk fit to work. Hal-hal tersebut sering menyebabkan dipulangkannya TKI ke Indonesia sesaat sampai di negara tujuan. Selain itu, seringkali ada perbedaan persepsi pembacaan hasil rontgen oleh dokter di sarana kesehatan pemeriksan CTKI. 

 

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri mewajibkan setiap CTKI untuk memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan CTKI bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik dan mental mereka sebelum bekerja di Luar Negeri sehingga tidak bermasalah kesehatan saat di negara penempatan. Secara teknis, terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan CTKI sebagai acuan agar fasilitas, sarana prasarana, sumber daya dan pemberian layanan kesehatan, serta pencatatan dan pelaporan sesuai standard. 

 

Melalui Workshop ini diharapkan peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada TKI sejak sebelum berangkat hingga saat kembali ke Indonesia, meningkatkan pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan termasuk rumah sakit dan puskesmas dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap CTKI dan TKI dan dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan CTKI sesuai standard, serta pelaksanaan pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk mendukung pengembangan surveilans kesehatan pekerja. 

 

TKI merupakan kelompok masyarakat rentan (vulnerable). Banyak TKI yang tidak tercover oleh jaminan kesehatan khususnya saat di negara penempatan. Mereka pun rentan terhadap penyiksaan dan perdagangan orang. TKI bermasalah kesehatan masuk kembali ke Indonesia lewat pintu-pintu masuk di perbatasan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan kesehatan di perbatasan mulai dari level primer hingga lanjutan harus ditingkatkan dan programnya harus terintegrasi. Cegah tangkal penyakit menular pada saat tenaga kerja masuk atau keluar Indonesia merupakan implementasi dari International Health Regulation (IHR) 2005. Untuk itu, pelayanan kesehatan di daerah perbatasan benar-benar harus diperhatikan.

 

Permasalahan kesehatan TKI lainnya adalah belum adanya upaya promotif kesehatan selama CTKI berada di tempat penampungan atau daerah asal. Kementerian Ketenagakerjaan telah meresmikan Desa Migran Produktif di daerah kantong TKI yang salah satu programnya adalah pemberdayaan kepada CTKI dan keluarganya serta kepada TKI yang telah kembali ke Indonesia. Program ini merupakan peluang bagi Dinas Kesehatan untuk dapat membina dan mempromosikan program kesehatan kepada Calon TKI untuk mewujudkan TKI yang sehat dan produktif secara mandiri. Program ini dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program pendekatan keluarga dan program pemberdayaan masyarakat pekerja. Selain itu, dengan adanya program terobosan dari Kementerian Ketenagakerjaan tersebut, dinas kesehatan dapat mempromosikan tentang program jaminan kesehatan untuk TKI termasuk proses pembayaran iurannya selama TKI berada di luar negeri. Sehingga, ketika kembali ke Indonesia dengan masalah kesehatan, TKI bisa langsung mengklaim biaya dari pelayanan kesehatan yang didapatkan.

 

Pada kesempatan Workshop ini, diharapkan juga bisa mengajak semua para pemangku terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap pelayanan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia dengan pendekatan yang bersifat menyeluruh pada semua alur perjalanan TKI mulai dari pra penempatan, saat pemberangkatan, di negara penempatan, dan purna penempatan.

 

Kepadapara pimpinan, pengelola dan petugas sarana pemeriksaan kesehatan CTKI untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar, sehingga TKI yang bekerja ke luar negeri memang dalam kondisi sehat. Demikian juga yang tidak memenuhi syarat kesehatan, maka TKI bersangkutan tidak mendapatkan sertifikat kesehatan laik kerja sehingga tidak bisa berangkat ke luar negeri.

 

Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota untuk memberikan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terkait pelayanan kesehatan terhadap TKI secara menyeluruh, di antaranya 1) Pembinaan dan Pengawasan Sarana Pemeriksa kesehatan Calon TKI agar melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI sesuai Standar (Fit to Work), 2) Pembinaan aspek kesehatan pada tempat Penampungan Calon TKI yang kurang memenuhi standar kesehatan untuk kesehatan calon TKI sebelum pemberangkatan,

 

3) Peningkatan koordinasi dengan Lintas  sektor terkait dalam upaya perlindungan TKI  saat Pra Penempatan dan Purna Penempatan, khususnya bagi TKI bermasalah kesehatan, 4) Pembinaan Puskesmas dalam upaya promosi  kesehatan CTKI,  Surveilans penyakit  dan pelayanan kesehatan TKI Bermasalah Kesehatan. Saya pun menghimbau kepada pimpinan atau manajemen rumah sakit untuk bersedia dan mempersiapkan rumah sakit untuk menjadi sarkes pemeriksaan CTKI yang memenuhi standar dan menjadi rumah sakit rujukan untuk TKI.

 



 

Unit Kerja

Social Media

Link Terkait

Jumlah Pengunjung

.