Skip to content

PEDOMAN PAKET PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI PADA KRISIS KESEHATAN (review oleh Julina)

TUJUAN PEDOMAN PPAM

Sebagai panduan dalam pelaksanaan teknis bagi sub klaster kesehatan reproduksi dalam melakukan pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan.

 

SASARAN

1.   Penanggungjawab program kesehatan keluarga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.

2.   Penanggungjawab program penanggulangan krisis kesehatan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota.

3.   Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4.   Lintas program, lintas sektor dan mitra pembangunan terkait.

5.   TNI dan POLRI yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

6.   Rumah sakit, puskesmas, klinik dan praktik swasta.

7.   Institusi pendidikan terkait.

8.   Organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan.

 

DASAR HUKUM

1.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2.   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

3.   Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

4.   Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

7.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan.

8.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan.

 

PENGETAHUAN DASAR KRISIS KESEHATAN

 

KRISIS KESEHATAN

Krisis kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana.

 

TAHAPAN KRISIS KESEHATAN

1.  Pra Krisis Kesehatan

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pada situasi tidak terjadi bencana atau situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang meliputi: kegiatan perencanaan penanggulangan krisis kesehatan, pengurangan risiko krisis kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penetapan persyaratan standar teknis dan analisis penanggulangan krisis kesehatan, kesiapsiagaan dan mitigasi kesehatan.

2.  Tanggap Darurat Krisis Kesehatan

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian akibat bencana untuk menangani dampak kesehatan yang ditimbulkan, meliputi: kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemulihan korban, prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan.

3.  Pasca Krisis Kesehatan

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk memperbaiki, memulihkan, dan/atau membangun kembali prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Penentuan masa tanggap darurat pada situasi krisis kesehatan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

 

PENDEKATAN KLASTER DALAM BENCANA

Klaster merupakan sekelompok badan, organisasi, dan/atau lembaga yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk mengatasi kebutuhan pada sektor tertentu (contoh klaster kesehatan). Pendekatan klaster adalah salah satu pendekatan koordinatif yang menyatukan semua pihak terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana, untuk meminimalkan kesenjangan dan tumpeng tindih dalam bantuan/pelayanan.

1.   Klaster Bencana di Tingkat Internasional

Klaster internasional adalah kelompok organisasi kemanusiaan, baik PBB dan non PBB di masing-masing sektor utama aksi kemanusiaan, seperti air dan fasilitas sanitasi, kesehatan dan logistik, yang ditunjuk oleh Inter-Agency Standing Committee (IASC) atau Komite Tetap Antar Lembaga dan memiliki tanggung jawab yang jelas untuk koordinasi. Klaster ini diketuai oleh United Nations Office for The Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA).

 

2.   Klaster Bencana di Tingkat Nasional

Indonesia mengadopsi sistem klaster internasional dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan Keputusan Kepala BNPB Nomor 173 Tahun 2015, klaster nasional penanggulangan bencana ada 8 klaster yaitu:

·  Kesehatan

·  Pencarian dan penyelamatan

·  Logistik

·  Pengungsian dan perlindungan

·  Pendidikan

·  Sarana dan prasarana

·  Ekonomi

·  Pemulihan dini

Dari 8 klaster diatas, yang terkait kesehatan reproduksi ada 2 klaster yaitu: klaster kesehatan dan klaster pengungsian dan perlindungan.

 

3.   Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BNPB merupakan lembaga pemerintah non departemen setingkat Menteri yang memiliki fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh di tingkat nasional.

 

4.   Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Pada tingkat provinsi, BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah gubernur atau setingkat eselon 1 b dan pada tingkat kabupaten/ kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah bupati/walikota atau setingkat eselon II a.

 

5.   Klaster Kesehatan Nasional

Penanggulangan bencana di bidang kesehatan dilakukan melalui pendekatan sub klaster. Berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2019, terdapat 6 sub klaster dibawah klaster kesehatan sebagai berikut:

 

 

No
Sub Klaster
1
Pelayanan Kesehatan
2
Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
3
Kesehatan Reproduksi
4
Kesehatan Jiwa
5
Pelayanan Gizi
6
Identifikasi Korban Mati (Disaster Victim Identification atau DVI)
Ditambah dengan pembentukan tim:
1
Tim Logistik
2
Tim Data dan Informasi
3
Tim Promosi Kesehatan
6.   Sub Klaster Kesehatan Reproduksi

Sub klaster kesehatan reproduksi merupakan bagian dari klaster kesehatan yang bertanggungjawab untuk tersedia dan terlaksananya pelayanan kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan untuk mengurangi risiko kesakitan dan kematian pada kelompok rentan kesehatan reproduksi.

 

Di Indonesia, sub klaster kesehatan reproduksi juga bertanggungjawab untuk pelaksanaan pelayanan minimum kesehatan balita dan kesehatan lansia pada krisis kesehatan. Sub klaster kesehatan reproduksi dibentuk di tingkat pusat hingga di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota secara berjenjang, berfungsi dan berkoordinasi sejak pra krisis, saat krisis dan pasca krisis kesehatan.

 

Anggota sub klaster kesehatan reproduksi terdiri dari lembaga pemerintah, swasta, organisasi profesi dan masyarakat penggiat kesehatan reproduksi dan diketuai seorang koordinator yang mengkoordinir pelaksanaan komponen-komponen dari PPAM kesehatan reproduksi serta memastikan ketersediaan logistik untuk implementasi PPAM. Untuk setiap komponen PPAM kesehatan reproduksi ditunjuk seorang penanggungjawab komponen.

 

Di tingkat pusat, koordinator sub klaster kesehatan reproduksi adalah pemangku jabatan struktural/ eselon 2 penanggungjawab program kesehatan reproduksi Kemenkes. Penjelasan lebih detail tentang sub klaster kesehatan reproduksi dapat dilihat pada bab IV.

 

PAKET PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM)

KESEHATAN REPRODUKSI

 

DEFINISI KESEHATAN REPRODUKSI

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya baik pada laki-laki maupun perempuan (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

PPAM KESEHATAN REPRODUKSI

Ketersediaan layanan kesehatan reproduksi sejak awal bencana/ krisis kesehatan melalui pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi. PPAM merupakan serangkaian kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang harus segera dilaksanakan pada tanggap darurat krisis kesehatan dalam rangka menyelamatkan jiwa pada kelompok rentan.

PPAM merupakan intervensi global, sebagai bagian dari standar minimal dalam respon bencana/ kemanusiaan yang disebut dengan standar SPHERE. Standar SPHERE adalah satu set prinsip dan standar kemanusiaan yang disusun oleh pekerja/ organisasi kemanusiaan internasional dengan tujuan untuk memastikan agar penduduk yang terkena dampak bencana (pengungsi) dapat hidup secara layak dan bermartabat. Jika PPAM kesehatan reproduksi tidak dilaksanakan, akan ada konsekuensi:

·  Meningkatnya kematian maternal dan neonatal, balita dan lanjut usia

·  Meningkatnya risiko kasus kekerasan seksual dan komplikasi lanjutan

·  Meningkatnya penularan infeksi menular seksual (IMS)

·  Terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang tidak aman

·  Terjadinya penyebaran HIV

Penjelasan tentang PPAM

Paket
Kegiatan, koordinasi, perencanaan dan logistik.

Paket tidak berarti sebuah kotak tetapi mengacu pada strategi yang mencakup koordinasi, perencanaan, pasokan logistik dan kegiatan kesehatan seksual dan reproduksi
Pelayanan
Pelayanan kesehatan reproduksi yang diberikan kepada penduduk terdampak
Awal
Dilaksanakan sesegera mungkin dengan melihat hasil penilaian kebutuhan awal
Minimum
Dasar, terbatas
PPAM SEBAGAI INTERVENSI PRIORITAS PADA KRISIS KESEHATAN

PPAM harus tersedia pada situasi krisis kesehatan karena kebutuhan akan pelayanan kesehatan reproduksi tetap ada dan justru meningkat. Pada situasi krisis kesehatan:

1.   Akan tetap ada ibu hamil yang membutuhkan pelayanan dan dapat melahirkan sewaktu-waktu, termasuk persalinan prematur akibat situasi yang kacau setelah terjadi bencana. Berdasarkan estimasi statistik, 4% penduduk yang terkena dampak bencana adalah ibu hamil pada kurun waktu tertentu.

2.   15-20% ibu hamil akan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan.

3.   75% penduduk yang terdampak adalah perempuan, remaja perempuan dan anak-anak.

4.   19% remaja usia 10-19 tahun yang berisiko mengalami kekerasan seksual, perkawinan anak, perdagangan manusia, dll.

5.   27% Wanita usia subur (15-49 tahun) yang memerlukan pelayanan kesehatan reproduksi dan membutuhkan pembalut saat mengalami menstruasi.

6.   13% dari pengungsi adalah kelompok balita.

7.   9,7% dari pengungsi adalah kelompok lanjut usia.

TARGET SASARAN PPAM

Target sasaran PPAM adalah penduduk yang merupakan kelompok rentan kesehatan reproduksi yaitu bayi baru lahir, ibu hamil, ibu bersalin, ibu pasca persalinan, ibu menyusui, anak perempuan, remaja dan wanita usia subur dan juga kelompok rentan lain seperti orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHIV). Kelompok balita dan lanjut usia adalah kelompok sasaran lain dari komponen PPAM pengembangan di Indonesia.

WAKTU PELAKSANAAN PPAM

PPAM kesehatan reproduksi diterapkan pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan dan akan dilanjutkan dengan penerapan kesehatan reproduksi komprehensif Ketika situasi sudah lebih stabil.

Pelaksanaan PPAM pada setiap tahapan krisis kesehatan

Tahap Krisis Kesehatan
Kegiatan
Pra Krisis Kesehatan
·  Pembentukan sub klaster kesehatan reproduksi

·  Advokasi dan sosialisasi PPAM

·  Pelatihan dan orientasi PPAM

·  Penyusunan kebijakan

·  Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)

·  Penyediaan logistik PPAM

·  Melakukan penilaian kesiapsiagaan PPAM
Tanggap Darurat Krisis Kesehatan
Penerapan PPAM
Pasca Krisis Kesehatan
Perencanaan kesehatan reproduksi komprehensif yang terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan dasar
Penilaian kesiapsiagaan PPAM adalah sebuah proses penilaian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kesiapan di tingkat nasional dan sub nasional untuk memastikan tersedianya akses ke pelayanan kesehatan reproduksi prioritas yang menjadi bagian dari PPAM.

PENANGGUNG JAWAB PPAM

Semua anggota klaster kesehatan bertanggungjawab untuk ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan dan terlaksananya PPAM. Pelaksanaan PPAM dibawah koordinasi sub klaster kesehatan reproduksi.  Masing-masing penanggungjawab komponen PPAM bertugas untuk memastikan semua kegiatan dan tujuan dari semua komponen PPAM kesehatan reproduksi terlaksana sesuai dengan rencana.

KOMPONEN DAN TUJUAN PPAM

Di tingkat global ada 6 komponen PPAM, di Indonesia disesuaikan menjadi 7 komponen dan 2 komponen pengembangan.

Perbandingan komponen PPAM di tingkat global dengan penyesuaian di Indonesia:

PPAM Internasional
Penyesuaian di Indonesia
Komponen 1.

Klaster kesehatan menunjuk organisasi/ koordinator untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPAM
Komponen 1.

Klaster kesehatan menunjuk koordinator kesehatan reproduksi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPAM
Komponen 2.

Mencegah kekerasan seksual dan merespon kebutuhan penyintas
Komponen 2.

Mencegah kekerasan seksual dan merespon kebutuhan penyintas
Komponen 3.

Mencegah penularan dan mengurangi kesakitan dan kematian akibat HIV dan IMS lainnya
Komponen 3.

Mencegah penularan dan mengurangi kesakitan dan kematian akibat HIV dan IMS lainnya
Komponen 4.

Mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian maternal dan neonatal
Komponen 4.

Mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian maternal dan neonatal
Komponen 5.

Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan
Komponen 5.

Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan
Komponen 6.

Merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif terintegrasi dengan pelayanan kesehatan dasar
Komponen 6.

Kesehatan reproduksi remaja dan pelibatan remaja

Komponen pengembangan

Komponen 7.

Pelayanan minimum kesehatan balita

Komponen 8.

Pelayanan minimum kesehatan lanjut usia

Komponen 9.

Merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif yang terintegrasi ke pelayanan kesehatan dasar
INTEGRASI PPAM KESEHATAN REPRODUKSI DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER (KBG)

Pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan intervensi klaster terkait di bawah sistem klaster nasional seperti integrasi dengan intervensi sub klaster pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan.

Integrasi layanan tercermin dalam standar minimum pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender (KBG) dalam situasi bencana untuk mitigasi, pencegahan KBG dan merespon kebutuhan penyintas yang meliputi layanan kesehatan, dukungan kesehatan mental dan psikososial, keamanan dan keselamatan, bantuan hukum dan penegakan hukum, distribusi kit dignity/ kit khusus perempuan, sistem rujukan, pemberdayaan sosial-ekonomi dan pengarusutamaan/ lintas sektor (Pedoman Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana, KPPPA-UNFPA, edidi ke-2, 2020).

INTEGRASI PPAM DENGAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL

Dukungan psikkososial menjadi bagian penting dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing komponen dan dapat disediakan dengan bekerja sama dengan sub klaster kesehatan jiwa. Kerja sama dapat dilakukan dengan organisasi profesi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Perhimpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), LSM dan relawan terkait dibawah koordinasi klaster Perlindungan dan Pengungsian di bawah koordinasi Kementerian Sosial.

 

 

PRINSIP DASAR DALAM PELAKSANAAN PPAM

Dalam pelaksanaan PPAM harus mengikuti prinsip kemanusiaan dan prinsip dasar sebagai berikut:

1.   Prinsip Kemanusiaan, terdiri dari 4 prinsip dasar, yaitu:

·  Kemanusiaan (humanity): penderitaan manusia harus ditangani dimanapun terjadi. Tujuan aksi kemanusiaan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan serta menjamin penghormatan terhadap manusia.

·  Kenetralan (neutrality): Pekerja kemanusiaan tidak boleh memihak dalam permusuhan atau terlibat dalam kontroversi yang bersifat politik, ras, agama atau ideologis.

·  Ketidakberpihakan (impartiality): tindakan kemanusiaan harus dilakukan atas dasar kebutuhan saja, dengan mengutamakan kasus-kasus penderitaan yang paling mendesak dan tidak membeda-bedakan atas dasar kebangsaan, ras, jenis kelamin, keyakinan agama, kelas atau pendapat politik.

·  Kemerdekaan (independence): aksi kemanusian harus terlepas dari tujuan politik, ekonomi, militer atau lainnya yang mungkin dikendalikan oleh setiap pihak terkait dengan bidang dimana aksi kemanusiaan sedang dilaksanakan.

 

2.   Prinsip dasar dalam pelaksanaan PPAM

·  Bekerja dalam kemitraan yang saling menghormati dengan masyarakat pengguna pelayanan, penyedia layanan dan mitra lokal dan internasional.

·  Memastikan kesetaraan dengan memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi yang beragam dan memastikan layanan dan komoditas tersebut tersedia secara gratis, terjangkau dan berkualitas tinggi.

·  Memberikan informasi dan pilihan yang komprehensif, berbasis bukti dan dapat diakses tentang pelayanan dan komoditas yang tersedia.

·  Pastikan partisipasi yang efektif dan bermakna pengguna pelayanan dan menghormati hak mereka untuk membuat keputusan dan pilihan untuk layanan dan komoditas.

·  Memastikan privasi dan kerahasiaan bagi semua orang dan memperlakukan secara terhormat dan bermartabat.

·  Mempromosikan kesetaraan, terkait dengan usia, jenis kelamin, identitas gender, status perkawinan, orientasi seksual, lokasi (pedesaan/ perkotaan), kecacatan, ras, warna kulit, Bahasa, agama, politik atau pendapat lain, kebangsaan, asal etnis, status sosial dan aspek lainnya.

·  Mengakui dan menangani dinamika gender dan kekuasaan di fasilitas perawatan kesehatan untuk memastikan bahwa orang tidak mengalami pemaksaan, diskriminasi atau kekerasan/ penganiayaan/ tidak menghormati atau pelecehan dalam menerima atau memberikan pelayanan kesehatan.

·  Melibatkan dan mobilisasi komunitas termsuk populasi yang sering terpinggirkan.

·  Memantau pelayanan dan komoditas, memberikan informasi dan hasil dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

 

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

MASING-MASING KOMPONEN PPAM

 

Penjelasan tentang 9 komponen PPAM kesehatan reproduksi secara detail beserta langkah-langkah yang harus dilakukan pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan sebagai berikut:

1.   Klaster kesehatan menunjuk koordinator kesehatan reproduksi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPAM.

Koordinator PPAM adalah koordinator/ ketua sub klaster kesehatan reproduksi baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/ kota.

Penanggulangan krisis kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kemampuan pemerintah daerah.

Adapun penanggungjawab dalam pelaksanaan komponen PPAM adalah:

ü Menunjuk koordinator dan melakukan aktivasi sub klaster kesehatan reproduksi untuk mengkoordinir lintas program/ lintas sektor, lembaga lokal dan internasional dalam pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi.

ü Mengadakan pertemuan rutin sub klaster kesehatan reproduksi untuk memfasilitasi intervensi yang terkoordinasi dan memastikan pelaksanaan PPAM serta mencatat secara sistematis hasil pertemuan untuk memetakan tindak lanjut yang diharapkan pada pertemuan selanjutnya.

ü Melapor ke klaster kesehatan dan memberikan informasi ke sub klaster pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan (PPKBG) dan atau pertemuan koordinasi nasional terkait pelaksanaan PPAM dan mendiskusikan berbagai isu terkait pelaksanaan PPAM.

ü Bersamaan dengan mekanisme koordinasi kesehatan/KBG/HIV memastikan pemetaan dan analisis dari pelayanan kesehatan reproduksi yang ada.

ü Memberi informasi tentang kesediaan tenaga, pelayanan dan komoditas kesehatan reproduksi dan melaporkan permasalahan yang ditemukan di lapangan dan memberi ruang untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang terkena dampak krisis kesehatan.

ü Memastikan masyarakat mengetahui tentang ketersediaan dan lokasi pelayanan kesehatan reproduksi.

 

Langkah-langkah/ kegiatan yang dilakukan:

a.      Menunjuk koordinator dan melakukan aktivasi sub klaster kesehatan reproduksi untuk mengkoordinir lintas program/ lintas sektor, lembaga lokal dan internasional dalam pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi dan menunjuk penanggungjawab masing-masing komponen PPAM.

·  Mencegah kekerasan seksual dan merespon kebutuhan penyintas

·  Mencegah penularan dan mengurangi kesakitan dan kematian akibat HIV dan IMS lainnya.

·  Mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian maternal dan neonatal.

·  Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

·  Kesehatan reproduksi remaja dan pelibatan remaja.

·  Pelayanan minimum kesehatan balita.

·  Pelayanan minimum kesehatan lanjut usia.

·  Penanggung jawab logistik

b.      Mengadakan pertemuan rutin sub klaster kesehatan reproduksi untuk memfasilitasi intervensi yang terkoordinasi dan memastikan pelaksanaan PPAM serta mencatat secara sistematis hasil pertemuan untuk memetakan tindak lanjut yang diharapkan pada pertemuan selanjutnya. Dalam melakukan kegiatan memperhatikan prinsip koordinasi dan kemitraan dengan saling menghormati:

·  Berperspektif mengutamakan kepentingan terbaik bagi masyarakat yang terdampak krisis kesehatan.

·  Menghargai dan menghormati perbedaan pandangan dan kekuatan masing-masing.

·  Sinergi dan berbagi informasi untuk menghindari duplikasi penilaian, upaya atau dukungan.

·  Prinsip kesetaraan.

·  Pembangunan kapasitas bersama melalui kemitraan.

·  Akuntabilitas bersama.

·  Melakukan penilaian bersama tentang tantangan dan peluang.

·  Melibatkan sumber daya lokal.

c.      Melaporkan ke klaster kesehatan dan memberikan informasi ke sub klaster pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan perlindungan perempuan dan atau pertemuan koordinasi nasional terkait pelaksanaan PPAM dan mendiskusikan berbagai isu terkait pelaksanaan PPAM. Melaporkan dan diskusi masalah antara lain:

·  Kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan ibu menyusui di lapangan

·  Kendala dalam rujukan kasus komplikasi kebidanan dan neonatal

·  Kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah medis dan non medis di fasilitas kesehatan

·  Mekanisme rujukan multi sektoral untuk penyintas perkosaan, dll

Hal-hal yang dilakukan dalam koordinasi terkait pencegahan dan penanganan KBG dalam bencana meliputi:

·  Mengembangkan sistem informasi untuk berkoordinasi

·  Bersama-sama melakukan advokasi terkait KBG

·  Bekerja dengan media untuk mengedepankan kode etik dan perlindungan korban/penyintas

·  Mengintegrasikan KBG dalam sektor lainnya

·  Mendukung pengembangan SOP dalam situasi bencana, termasuk dalam mengakses layanan kesehatan PPAM.

·  Mengembangkan dan menguatkan kapasitas mitra mengenai isu KBG.

·  Mengembangkan bahan-bahan KIE bersama untuk pencegahan dan penanganan KBG termasuk alur rujukan (referral pathway) selama situasi krisis/ bencana.

·  Melakukan kajian, pengumpulan data dan pemantauan termasuk untuk kasus-kasus KBG yang ditangani.

d.      Bersamaan dengan mekanisme koordinasi kesehatan/ KBG/ HIV memastikan pemetaan dan analisis dari pelayanan kesehatan reproduksi yang ada.

e.      Memberikan informasi tentang kesediaan tenaga, pelayanan dan komoditas kesehatan reproduksi dan melaporkan permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Pemberian informasi menggunakan formulir 4W (Who, What, Where, When) tentang:

·  Kegiatan yang dilakukan dan data cakupan pelayanan.

·  Ketersediaan tenaga untuk memberikan pelayanan dan ketersediaan logistik

·  Kendala dan permasalahan dalam memberikan pelayanan

·  Rencana kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama dengan anggota sub klaster kesehatan reproduksi yang lain.

f.       Memastikan masyarakat mengetahui tentang ketersediaan dan lokasi pelayanan kesehatan reproduksi dan memberi ruang untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang terkena dampak krisis kesehatan.

 

2.   Mencegah kekerasan seksual dan merespon kebutuhan penyintas.

Pada situasi krisis kesehatan terjadi peningkatan risiko kekerasan seksual karena:

·  Selama proses evakuasi keluarga terpisah dari komunitasnya. Kelompok rentan seperti perempuan, remaja perempuan dan anak-anak seringkali terpisah dari keluarganya.

·  Sistem perlindungan sosial masyarakat terganggu dan tidak bisa melindungi satu sama lain.

·  Pengungsi tinggal di lokasi pengungsian yang padat dengan sistem keamanan yang terbatas, fasilitas mandi cuci kakus (MCK) yang tidak aman, kurang penerangan dan tidak menjamin privasi.

·  Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, hilangnya mata pencaharian, kerentanan ekonomi dan lain sebagainya. Hilangnya mata pencaharian khususnya bagi laki-laki akan menimbulkan perasaan tidak berdaya yang menstimulasi tindakan kekerasan.

 

Kelompok yang berisiko mengalami kekerasan seksual pada krisis kesehatan adalah:

·  Perempuan yang kehilangan anggota keluarga

·  Perempuan sebagai kepala keluarga

·  Anak laki-laki/ perempuan yang kehilangan anggota keluarga

·  Laki-laki/ perempuan yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas

·  Lansia yang ketergantungan berat dan total tanpa keluarga

 

Langkah-langkah yang dilakukan pada saat tanggap darurat krisis kesehatan:

ü Sub klaster kesehatan reproduksi berkoordinasi dengan sub klaster pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan perlindungan perempuan dan koordinastor klaster kesehatan untuk menyampaikan kebutuhan dan rekomendasi terkait tindakan dalam mencegah kekerasan seksual.

ü Memastikan tersedianya pelayanan medis dan dukungan psikologis awal ada di organisasi/lembaga yang terlibat dalam respon bencana serta memastikan adanya mekanisme rujukan, perlindungan, keamanan dan hukum yang terkoordinasi untuk penyintas.

ü Melibatkan perempuan di pengungsian dan lembaga/organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

ü Menginformasikan adanya pelayanan bagi penyintas perkotaan dengan nomor telepon yang bisa dihubungi 24 jam. Informasi dapat diberikan melalui media yang bermanfaat: poster, spanduk, dll.

ü Memastikan adanya petugas kompeten untuk penanganan kasus kekerasan seksual.

 

 

3.   Mencegah penularan dan mengurangi kesakitan dan kematian akibat HIV dan IMS lainnya.

Pada situasi krisis kesehatan pencegahan penularan HIV ditekankan kepada:

·  Petugas kesehatan

·  Penyintas kekerasan seksual

·  Penerima donor darah baik untuk korban luka maupun untuk ibu bersalin

·  Memastikan keberlangsungan pemberian obat bagi ODHIV

 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tanggap darurat krisis kesehatan:

ü Memastikan kegiatan transfusi darah aman dan rasional yang dilakukan oleh lembaga/ organisasi yang bergerak di bidangnya, misalnya PMI.

ü Menekankan pentingnya kewaspadaan standar sejak awal dimulainya koordinasi dan memastikan penerapannya serta memastikan ketersediaan dan pemberian ARV profilaksis pasca pajaran.

ü Memastikan ketersediaan kondom, berkoordinasi dengan organisasi dan lembaga yang bekerja di bidan KB, Kemenkes, BKKBN, LSM lainnya.

ü Memastikan pemberian obat ARV kepada semua ODHIV terutama pada perempuan yang terdaftar dalam program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA).

ü Menyediakan Profilaksis Pasca Pajanan (PEP) untuk korban kekerasan seksual bila sesuai.

ü Mendukung penyediaan profilaksis cotrimoxazole untuk infeksi oportunistik untuk pasien dengan HIV atau sudah terdiagnosis HIV.

ü Menjamin ketersediaan pelayanan dan tata laksana IMS dengan pendekatan sindrom di fasilitas kesehatan.

ü Memasang informasi dengan nomor telepon 24 jam yang bisa dihubungi untuk kelanjutan pengobatan ARV bersama dengan obat rutin lainnya.

 

4.   Mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian maternal dan neonatal.

Kesehatan maternal dan neonatal pada krisis kesehatan sangat penting karena:

·  Pada kondisi bencana akan tetap ada ibu hamil yang akan melahirkan kapan saja saat bencana sedang terjadi, pada saat proses evakuasi maupun pada saat tinggal di pengungsian. Berdasarkan estimasi statistik, 4% dari penduduk yang terkena dampak bencana adalah ibu hamil pada kurun waktu tertentu.

·  Karena situasi pada saat bencana, ibu yang belum waktunya melahirkan juga dapat melahirkan lebih awal (prematur) karena situasi yang kacau dan harus menyelamatkan diri.

·  15-20% kehamilan akan mengalami komplikasi dan membutuhkan penanganan segera untuk penyelamatan nyawa.

·  Karena situasi darurat dan tidak menentu, terjadi peningkatan kasus keguguran yang memerlukan penanganan segera.

 

Langkah-langkah/ kegiatan yang dilakukan untuk mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian maternal dan neonatal adalah:

ü Melakukan pemetaan fasilitas kesehatan: puskesmas, puskesmas PONED dan RS PONEK dan memastikan tersedianya pelayanan persalinan, pelayanan neonatal esensial dan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

ü Membangun sistem rujukan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu untuk memfasilitasi transportasi dan komunikasi dari masyarakat ke fasilitas kesehatan dan RS.

ü Memastikan tersedianya layanan penyelamatan nyawa untuk asuhan pasca keguguran di puskesmas dan RS.

ü Pendataan dan pemetaan ibu hamil, pasca besalin dan bayi baru lahir di tempat-tempat pengungsian segera setelah memungkinkan.

ü Memastikan petugas dapat menjangkau ibu hamil dan ditempatkan di dalam satu tempat.

 

Selain melakukan langkah-langkah prioritas untuk penyelamatan nyawa, beriktu adalah hal-hal yang selanjutnya harus dilakukan:

·  Memastikan petugas kesehatan memberikan pelayanan sesuai dengan standar kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.

·  Berkoordinasi dengan penanggungjawab bidang gizi untuk ketersediaan konselor ASI di pengungsian dan memastikan gizi yang cukkup bagi kelompok rentan khususnya ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita.

 

Sub klaster kesehatan reproduksi berkoordinasi dengan sub klaster gizi untuk:

·  Penyediaan tenaga konselor ASI bila dibutuhkan.

·  Menyiapkan pelaksanaan konseling ASI dilakukan berkelompok atau secara individu, disesuaikan dengan kondisi pengungsian dan jumlah ibu yang akan dikonseling.

·  Menyusun jadual, waktu dan tempat pelaksanaan konseling ASI.

·  Melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan susu formula bagi bayi di tempat pengungsian.

·  Memastikan gizi yang cukup dan baik terpenuhi untuk kelompok rentan, khususnya ibu hamil dan ibu menyusui.

 

5.   Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Pada situasi krisis kesehatan, kebutuhan akan pelayanan kesehatan reproduksi tetap ada dan justru meningkat, termasuk kebutuhan akan pelayanan kontrasepsi.

Berdasarkan beberapa pengalaman bencana di Indonesia, ada 2 kemungkinan terkait keberlanjutan penggunaan kontrasepsi pada krisis kesehatan:

·  Keinginan untuk menggunakan kontrasepsi karena tidak ingin hamil lagi di pengungsian dengan kondisi yang tidak pasti maupun tidak ingin hamil lagi meskipun situasi sudah lebih stabil.

·  Keinginan untuk mempunyai anak lagi untuk menggantikan anak-anak yang meninggal saat bencana.

 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan:

ü Memastikan tersedianya alat dan obat kontrasepsi (alokon) jangka pendek dan jangka panjang (reversible) bagi pasangan usia subur (PUS).

ü Menyediakan pelayanan kontrasepsi.

ü Menyediakan materi komunikasi informasi dan edukasi (KIE).

ü Memastikan masyarakat mengetahui tentang kesediaan alokon bagi PUS.

ü Memberikan promosi dan konseling tentang kesehatan reproduksi dan komoditas yang tersedia termasuk lokasi pelayanan kesehatan reproduksi bagi penduduk terdampak yang tinggal di lokasi pengungsian.

 

6.   Kesehatan reproduksi remaja dan pelibatan remaja.

Menurut Permenkes No. 25/ 2014, remaja adalah kelompok usia 10-18 tahun.

Menurut PBB, remaja adalah usia 10-19 tahun yang merupakan bagian kaum muda yaitu kelompok usia 10-24 tahun

Menurut sensus penduduk 2010, jumlah kelompok usia 10-19 tahun sebanyak 43,5 juta atau sekitar 18% dari jumlah penduduk Indonesia.

Pada krisis kesehatan, remaja memiliki 2 situasi yang sangat berpengaruh pada kehidupannya yaitu kerentanan dan ketahanan remaja.

 

Langkah-langkah yang harus dilakukan:

ü Mengidentifikasi forum remaja atau kelompok remaja atau posyandu remaja yang ada di komunitas.

ü Berkoordinasi dengan koordinator pengungsian tentang pelibatan remaja atau pembentukan forum atau kelompok remaja.

ü Merekrut kader remaja (fasilitator remaja atau kader posyandu remaja atau pendidik sebaya).

ü Membentuk forum remaja atau kelompok remaja jika belum ada.

ü Membentuk ruang ramah remaja di pengungsian yang difasilitasi oleh forum remaja atau kelompok remaja.

ü Melibatkan remaja dalam pemberian informasi dasar kesehatan reproduksi remaja diantaranya melalui ruang ramah remaja di pengungsian.

ü Melibatkan forum remaja dalam pendistribusian logistik.

ü Menyusun rencana kegiatan forum remaja dan jadual kegiatan ruang ramah remaja.

ü Menghubungkan penyelenggaraan kegiatan forum remaja atau kelompok remaja.

ü Melakukan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan remaja (jika memungkinkan).

 

7.   Pelayanan minimum kesehatan balita.

·  Dalam situasti krisis kesehatan, perlu dipastikan balita terlindungi dari bahaya dan tercakup dalam pelayanan kesehatan serta pelayanan dasar lainnya secara memadai, untuk menjaga hak anak tetap dapat terpenuhi walaupun dalam situasi krisis kesehatan.

·  Penyakit yang sering muncul pada balita pada pasca bencana, antara lain: diare, hepatitis A dan E, Tifoid, ISPA, malaria, DBD, leptospirosis, campak, meningits, tetanus, dll.

·  Mencegah terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian pada balita: 1) pelayanan kesehatan balita pada krisis kesehatan, 2) pelayanan imunisasi, 3) pemberian tablet zinc, 4) penanganan gizi.

 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk penerapan pelayanan minimum kesehatan balita pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan:

ü Penugasan penanggungjawab komponen pelayanan minimum kesehatan balita dan pelaksanaan koordinasi di bawah sub klaster kesehatan reproduksi.

ü Mencegah terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian pada balita.

ü Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

ü Mencegah penulaian HIV pada bayi dan balita.

ü Melaksanakan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial.

 

8.   Pelayanan minimum kesehatan lanjut usia.

·  Yang dimaksud dnegan lanjut usia adalah orang yang berusia 60 tahun ke atas. Berdasarkan pengalaman respon krisis kesehatan di Indonesia, kelompok lansia masih sering terabaikan dan belum mendapatkan pelayanan memadai.

·  Pada situasi krisis kesehatan, lansia memiliki risiko tinggi (rentan) karena: 1) lansia sebagian multipatologis dan rentan mengalami stress psikologis pada situasi krisis, 2) membutuhkan pelayanan kesehatan, 3) membutuhkan nutrisi yang spesifik, 4) berisiko mengalami kekerasan, 5) lansia dengan ketergantungan total, berat dan sedang menyebabkan akses yang terhambat dan membutuhkan pendamping lansia.

·  Pelaksanaan pelayanan minimum kesehatan lansia pada krisis kesehatan difokuskan pada 3 tujuan yaitu: 1) memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan umum dan reproduksi lansia, 2) meningkatkan aspek-aspek perlindungan lansia kesehatan pada kondisi pengungsian, 3) kebutuhan esensial melalui kemitraan multisektor WASH (water, sanitation and hygiene atau air, sanitasi dan kebersihan), pengungsian/ shelter dan ketersediaan makanan, 4) di dalam pelaksanaannya dilakukan melalui 3 fase yaitu pra krisis, tanggap darurat krisis kesehatan dan pasca krisis.

 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tanggap darurat krisis kesehatan:

ü Kesehatan umum dan kesehatan reproduksi

· Memberikan penugasan bagi penanggungjawab PMKL dan pelaksana koordinasi dibawah sub klaster kesehatan reproduksi.

· Mencegah terjadinya peningkatan kejadian sakit, cacat dan kematian pada lansia.

· Melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial-spiritual dengan melibatkan relawan atau organisasi yang bergerak di bidang penanganan masalah kesehatan jiwa atau dukungan psikososial.

· Memastikan kelancaran mekanisme rujukan, perlindungan bagi lansia, tindakan hukum yang terkoordinasi dengan baik.

· Memastikan ketersediaan logistik.

· Memastikan pembiayaan, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di tingkat nasional, pemerintah daerah dalam penanggulangan bencan.

ü Aspek-aspek perlindungan kesehatan lansia

· Mencegah dan menangani berbagai risiko kekerasan pada lansia.

· Penanganan gizi lansia.

· Penanganan kesehatan lingkungan.

ü Kebutuhan esensial melalui kemitraan multisektor

· WASH (water, sanitation and hygiene atau air, sanitasi dan kebersihan), pengungsian/ shelter dan ketersediaan makanan.

 

 

9.   Merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif yang terintegrasi ke pelayanan kesehatan dasar.

·  Setelah masa tanggap darurat berakhir, dukungan kesehatan reproduksi diarahkan untuk ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif seperti pada situasi normal.

·  Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) tersedia “One Stop Services” layanan kesehatan reproduksi berkualitas. PPAM dirancang untuk memberikan pelayanan awal di masa tanggap darurat untuk kesehatan reproduksi berdasarkan pengalaman di berbagai negara dan di Indonesia.

·  Bekerjasama dengan mitra sektor/ klaster kesehatan untuk menyiapkan enam blok pembangunan sistem kesehatan, termasuk pemberian pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, sistem informasi kesehatan, komoditas medis, pembiayaan, dan tata Kelola dan kepemimpinan. Komunikasi antar pengambil keputusan (termasuk pemerintah nasional) dan mitra pelaksana:

·  Pembiayaan yang adekuat

·  Koordinasi yang efektif

·  Manajemen rantai pasokan (supply chain management)

·  Manajemen sumber daya manusia

·  Monitoring dan evaluasi

·  Sistem berbagi informasi, umpan balik dan akuntabilitas ke penduduk yang terkena dampak

·  Menyusun exit strategy bagi mitra kerja

 

Langkah-langkah yang dilakukan:

ü Memberikan penugasan bagi penanggungjawab PMKL dan pelaksana koordinasi di bawah sub klaster kesehatan reproduksi.

·  Mencegah terjadinya peningkatan kejadian sakit, cacat dan kematian pada lansia.

·  Melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial-spiritual dengan melibatkan relawan atau organisasi yang bergerak di bidang penanganan masalah kesehatan jiwa atau dukungan psikososial.

·  Memastikan kelancaran mekanisme rujukan, perlindungan bagi lansia, tindakan hukum yang terkoordinasi dengan baik.

·  Memastikan ketersediaan logistik.

·  Memastikan pembiayaan, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di tingkat nasional, pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

 

ü Aspek-aspek perlindungan kesehatan lansia.

·  Mencegah dan menangani berbagai risiko kekerasan pada lansia.

·  Penanganan gizi lansia.

·  Penanganan kesehatan lingkungan.

ü Kebutuhan esensial melalui kemitraan multisektor.

·  WASH (water, sanitation and hygiene atau air, sanitasi dan kebersihan), pengungsian/ shelter dan ketersediaan makanan.

 

Merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif menggunakan blok pembangunan sistem kesehatan.

Blok pembangunan sistem kesehatan
Ketika merencanakan untuk pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif
Pelayanan kesehatan
·   Identifikasi kebutuhan kesehatan di masyarakat

·   Identifikasi lokasi yang tepat untuk pelayanan kesehatan reproduksi

Tenaga kesehatan
·   Menilai kapasitas staf

·   Identifikasi kebutuhan staf dan tingkatannya

·   Merancang dan merencanakan pelatihan untuk staf
Sistem informasi kesehatan
·   Memasukkan informasi kesehatan reproduksi ke dalam sistem informasi kesehatan

Komoditas medis
·   Identifikasi kebutuhan komoditas kesehatan reproduksi

·   Memperkuat jalur pasokan komoditas kesehatan reproduksi

Pembiayaan
·   Identifikasi kemungkinan pembiayaan kegiatan kesehatan reproduksi

Tata Kelola dan kepemimpinan
·   Mereview kebijakan dan pedoman terkait kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan

 

 

 

 

 

 

 

PELAKSANAAN PPAM KESEHATAN REPRODUKSI

PADA SITUASI WABAH

 

Kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi akan selalu ada pada setiap situasi baik situasi normal maupun situasi krisis kesehatan. Pada situasi krisis kesehatan yang diakibatkan karena wabah penyakit, kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi tetap ada dan justru meningkat.

Kondisi yang diakibatkan oleh suatu wabah penyakit menular dapat bervariasi tergantung dari:

·     Jenis penyakitnya,

·     Mekanisme penularan penyakit (bisa ditularkan melalui udara, kontak dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi, air yang tercemar, dll) dan

·     Tingkat penyebaran penyakit.

 

Tujuan pelaksanaan PPAM pada situasi wabah adalah untuk memastikan bahwa intervensi prioritas penyelamatan nyawa kesehatan reproduksi akan tetap ada dalam rangka mencegah kesakitan, kematian dan kecacatan di antara penduduk yang terkena dampak krisis kesehatan.

 

1.   Langkah-langkah yang dilakukan untuk penerapan PPAM pada situasi wabah:

a.    Persiapan tenaga yang akan melakukan pelayanan di sub klaster kesehatan reproduksi.

–  Petugas dalam kondisi sehat, usia maksimum 50 tahun tanpa penyakit penyerta (komorbiditas).

–  Bersedia melakukan pemeriksaan rapid test atau swab test sebelum dan sesudah penugasan.

–  Selama bertugas bersedia memathi protokol Covid 19 dan membawa perlengkapan pribadi yang mencukupi termasuk Alat Perlindungan Diri (APD).

–  Melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri setiap hari.

b.    Persiapan sarana dan prasarana.

–  Penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

–  Penyediaan hand sanitizer.

–  Alat Perlindungan Diri (APD) untuk petugas.

–  Penyediaan alat untuk skrining pasien: pengukur suhu.

–   Penyediaan masker bagi pasien yang tidak memakai atau membutuhkan.

c.    Penataan tempat di tenda pelayanan untuk mengikuti standar protokol kesehatan.

–  Pengaturan meja, tempat tidur dan tempat duduk bagi tenaga kesehatan dan pasien.

–  Memasang pembatas antara tenaga kesehatan dan pasien di tempat pemberian pelayanan.

–  Memastikan ventilasi yang memadai di tempat pelayanan.

–  Tersedia tempat khusus untuk menyimpan APD yang telah terpakai.

–  Mengatur jarak tempat duduk di tempat menunggu dengan jarak 1 meter.

–  Pengaturan jadual pelayanan melalui tele registrasi untuk mencegah terjadinya kerumunan.

 

2.   Pelayanan PPAM prioritas yang diberikan pada situasi wabah penyakit:

Pada situasi wabah, pelayanan diberikan prioritas pada:

a.      Akses ke persalinan oleh tenaga terlatih dan pelayanan kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal adalah pelayanan yang paling esensial dan harus dipastikan tersedia bagi Wanita dan neonatal yang membutuhkan. Pelayanan untuk ibu dan bayi baru lahir harus diperpanjang sampai 24 jam setelah persalinan.

b.      Pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dengan memberikan pelayanan kontrasepsi prioritas pada situasi wabah.

c.      Pelayanan klinis bagi penyintas perkosaan adalah pelayanan kesehatan darurat dan akses ke pelayanan harus tersedia 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Jika ada pembatasan, pelayanan difokuskan pada penyintas yang datang dalam 72-120 jam pasca perkosaan untuk mendapatkan PPP untuk HIV, kontrasepsi darurat, perawatan luka dan vaksinasi tetanus bila ada indikasi. Penyintas dapat diminta kembali nanti untuk mendapatkan vaksinasi lengkap, pengobatan profilaksis IMS dan pemeriksaan medis lanjutan jika diperlukan.

d.      Langkah-langkah penerapan kewaspadaan standar dan pencegahan HIV, termasuk transfusi darah dan penyediaan ARV untuk pengobatan HIV sebelum krisis kesehatan termasuk perempuan yang masuk dalam program untuk mencegah penularan vertikal dari ibu ke anak. Berikan PPP kepada penyintas kekerasan seksual dan paparan saat kerja.

 

 

PENILAIAN KEBUTUHAN PPAM

 

Jenis penilaian kebutuhan yang dilakukan:

1.   Penilaian kesehatan cepat (Rapid Health Assessment/ RHA)

RHA dilakukan untuk penilaian kondisi kesehatan, dilakukan oleh tim kaji cepat klaster kesehatan (tim RHA) yang terdiri dari personil/ perwakilan masing-masing sub klaster. Tim RHA minimal terdiri dari dokter umum, epidemiologi dan sanitarian.

Penilaian cepat dapat dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

·  Terdapat potensi krisis kesehatan

·  Terjadi situasi darurat krisis kesehatan

·  Pemulihan darurat situasi krisis kesehatan

RHA pada status tanggap darurat difokuskan pada penilaian dampak kesehatan masyarakat yang terjadi dan proyeksi kebutuhan awal pada status tanggap darurat. Prinsip dasar dalam melakukan RHA pada status tanggap darurat:

·  RHA dilakukan dalam jangka waktu 24 jam pertama saat terjadi krisis kesehatan sesuai dengan jenis krisis kesehatan.

·  Hasil penilaian dilaporkan secepatnya kepada para pengambil kebijakan.

·  RHA juga dapat diulang setiap saat berdasarkan perubahan situasi yang signifikan.

 

Perwakilan sub klaster kesehatan reproduksi yang menjadi anggota tim RHA dibekali peralatan minimum untuk mengantisipasi bila ada ibu hamil di pengungsian yang akan melahirkan sewaktu-waktu di tengah proses penilaian. Peralatan minimum yang harus dibawa terdiri dari:

·  Peralatan individu (survival kit) yang direkomendasikan bagi anggota tim sesuai kebutuhan.

·  Alat pertolongan persalinan: berupa bidan kit atau partus set yang dilengkapi dengan obat-obatan dan bahan habis pakai untuk menolong persalinan sesuai kebutuhan.

·  Kit individu untuk ibu pasca melahirkan dan bayi baru lahir, masing-masing sebanyak minimal 5 buah atau lebih bila memungkinkan untuk dibawa dalam penerbangan ke tempat bencana.

 

2.   Penilaian kebutuhan khusus PPAM

Langkah-langkah dalam melakukan peniaian kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi:

ü Mengumpulkan data sekunder/ data dasar prakrisis: data sasaran, indikator penting terkait kesehatan reproduksi seperti angka kelahiran kasar, persalinan oleh tenaga kesehatan, data fasilitas pelayanan kesehatan.

ü Melakukan estimasi jumlah sasaran kesehatan reproduksi untuk respon bencana. Estimasi dilakukan dengan menggunakan data jumlah pengungsi yang didapat dari tim RHA, estimasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi “kalkulator PPAM”.

 

Data estimasi statistik yang dapat diperoleh dari kalkulator PPAM

No
Data
Estimasi statistik
1
Wanita Usia Subur (WUS)
27%
2
Populasi dewasa (> 18 tahun)
68%
3
Remaja perempuan usia 10-14 tahun
4%
4
Remaja perempuan usia 10-19 tahun
8%
5
Remaja usia 10-19 tahun
17%
6
Laki-laki dewasa (> 18 tahun)
34%
7
Angka kelahiran kasar/ 1000 penduduk
18%
8
Prevalensi infeksi menular seksual (IMS)
4%
Penghitungan estimasi ibu hamil, melahirkan dan bayi baru lahir secara manual

No
Variabel
Rumus

Angka kelahiran kasar (crude birth rate/ CBR atau memakai 4%)
Jumlah bayi yang lahir per 1000 penduduk dalam waktu 1 tahun

Wanita Usia Subur
27% dari jumlah penduduk/ pengungsi

Estimasi jumlah ibu hamil

a
Estimasi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun
CBR x jumlah pengungsi
b
Estimasi jumlah kelahiran per bulan
a : 12
c
Estimasi jumlah kehamilan yang berakhir dengan lahir mati atau keguguran (estimasi 15% dari kelahiran hidup)
a x 0,15
d
Estimasi jumlah ibu hamil per bulan
a + c
e
Jumlah ibu hamil per bulan
d : 12
f
Jumlah ibu hamil pada suatu waktu tertentu
e x 9
 

 

Data estimasi statistik yang dapat diperoleh dari hasil survei dan sensus penduduk.

No
Data
Estimasi statistik
1
Populasi balita
13%
2
Populasi lansia (> 60 tahun)
9,9%
Selain target sasaran diatas, bila memungkinkan dapat dikumpulkan data kelompok rentan:

·  Penyandang disabilitas

·  Anak yang sendirian/ terpisah dari keluarganya

·  Perempuan sebagai kepala keluarga

·  Lansia yang ketergantungan sedang dan berat tanpa keluarga atau terpisah dari keluarganya.

Kelompok rentan ini sebaiknya ditempatkan pada tenda khusus/ tersendiri yang terletak dekat dengan tenda kesehatan reproduksi sehingga terlindungi, mudah dalam mengakses pelayanan dan dapat dipantau kondisinya secara berkala.

 

ü Melakukan penilaian kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan ketersediaan alat dan obat untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi.

–  Kondisi fasilitas kesehatan termasuk kondisi puskesmas PONED dan RS PONEK.

–  Kondisi tenaga kesehatan apakah terdampak bencana, kondisi fisik dan mental tenaga kesehatan.

–  Ketersediaan alat, obat dan bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan reproduksi.

–  Sistem rujukan, khususnya untuk kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal, kondisi jalan, ketersediaan transportasi, waktu tempuh ke tempat rujukan, faktor keamanan, dll.

ü Jika bencana berskala besar, mendata lembaga/organisasi/LSM yang bekerja di sub klaster kesehatan reproduksi pada tanggap darurat krisis kesehatan.

ü Mengumpulkan data kondisi ibu hamil dan melahirkan di pengungsian dengan melakukan wawancara dengan 2-3 ibu hamil/melahirkan yang ditemui di tenda pengungsian.

ü Melakukan penilaian risiko terjadinya kekerasan berbasis gender (KBG) di tempat pengungsian dengan melakukan observasi langsung dan melakukan wawancara dengan pengelola tempat pengungsian dan dengan perwakilan pengungsi.

 

Pihak yang menilai

Sub klaster kesehatan reproduksi akan berpartisipasi pada penilaian kebutuhan berikut:

a. Penilaian kesehatan cepat (RHA)

b. Penilaian kebutuhan PPAM

 

Cara menganalisis, menggunakan dan mendiseminasikan hasil penilaian

1.   Setelah mendapatkan lembar penilaian, koordinator atau anggota sub klaster kesehatan reproduksi melakukan penilaian dengan menganalisa data pra krisis dan data yang didapatkan pada saat tanggap darurat seperti:

·  Jumlah pengungsi yang didapat dari tim RHA, termasuk data pengungsi remaja, balita dan lanjut usia (bila tersedia).

·  Penilaian kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan ketersediaan alat dan obat untuk memberikan pelayanna kesehatan reproduksi.

·  Mendata lembaga/organisasi/LSM yang bekerja di bidang kesehatan reproduksi pada tanggap darurat krisis kesehatan.

·  Data kondisi ibu hamil dan melahirkan di pengungsian.

 

2.   Faktor-faktor yang meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender (KBG) dengan berkoordinasi dengan sub klaster PPKGB dan pemberdayaan perempuan, menggunakan dan mendiseminasikan hasil penilaian.

 

 

 

LOGISTIK UNTUK PELAKSANAAN PPAM

 

 

Secara umum logistik untuk pelaksanaan PPAM terdiri dari:

1.   Alat, obat dan bahan habis pakai untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi (semua komponen PPAM), kesehatan balita, remaja dan lanjut usia.

·   Kit bidan

·   Kit kersehatan reproduksi

 

2.   Kit individu: dignity kit/kit khusus perempuan, kit ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir, remaja dan lansia.

·   Persiapan dan distribusi kit individu

·   Pengadaan kit individu

 

3.   Logistik pelayanan kesehatan balita.

·   Kit individu balita

·   Kit pelayanan kesehatan balita (sub klaster pelayanan kesehatan)

·   Ketersediaan makanan dan nutrisi/PMBA (sub klaster pelayanan gizi)

·   Ketersediaan obat dan vaksin (tim logistik)

·   Buku KIA dan materi KIE terkait kesehatan balita

·   Dapur umum pelayanan khusus balita/PMBA (sub klaster pelayanan gizi)

·   Permainan untuk balita (sub klaster kesehatan jiwa)

 

4.   Logistik pelayanan kesehatan lanjut usia.

·  Tenda khusus kelompok lansia

·  Obat-obatan untuk kesehatan lansia dan kit penanggulangan pertama

·   Individu kit untuk lansia laki-laki dan perempuan.

 

5.   Peralatan penunjang lain: tenda kesehatan reproduksi, tenda bidan, tenda multifungsi, generator, buku KIA, materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), identitas lembaga, dll.

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORING DAN EVALUASI

 

Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap tahapan krisis kesehatan. Untuk pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan program kegiatan untuk memantau hal sebagai berikut:

1.   Memantau berbagai kemajuan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan PPAM termasuk mengidentifikasikan solusi-solusi atas kendala tersebut.

2.   Memberikan akuntabilitas dan transparansi.

3.   Memastikan penggunaan logistik kesehatan reproduksi pada tingkat rumah sakit, puskesmas dan masyarakat.

4.   Memastikan kesiapan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif.

 

Tantangan dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk transisi dari pelaksanaan PPAM ke pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif dan menentukan waktu yang tepat untuk memberikan informasi tentang hasil monitoring dan evaluasi.

 

A.   Monitoring

·  Pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan, monitoring dilakukan secara berkala setelah 1 atau 2 minggu pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi bergantung pada perkembangan respon bencana dan kebutuhan masing-masing organisasi.

·  Pada masa awal transisi darurat

Pada masa awal transisi dari tahap darurat ke tahap pasca krisis dapat menggunakan indikator umum yang menunjukkan telah dilaksanakan PPAM. Pencapaian indikator umum ini dapat dipergunakan sebagai acuan apakah bantuan teknis dari tim sub klaster kesehatan reproduksi dari pusat bisa dihentikan dan sub klaster kesehatan reproduksi daerah yang terdampak sudah bisa melanjutkan pelaksanaan PPAM secara mandiri.

·  Pada tahap pasca krisis, Ketika kondisi telah stabil

Selanjutnya monitoring dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang digunakan pada situasi normal yaitu Pemantauan Wilayah Setempat KIA (PWS KIA) dan mekanisme monitoring yang dilakukan rutin setiap bulan untuk komponen lain dari PPAM seperti kekerasan seksual, pelayanan kontrasepsi serta pencegahan penularan IMS/HIV.

 

B.  Evaluasi

1.   Tujuan evaluasi: menganalisa efisiensi dan efektivitas program. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kegiatan program dan pelayanan (keluaran/ output) dengan manfaat (hasil/ outcome) dan dampak program PPAM dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

2.   Waktu evaluasi: dilakukan di akhir pelaksanaan kegiatan.

3.   Instrument evaluasi: evaluasi menggunakan metode asesmen sistematik untuk mengukur aspek kualitatif maupun kuantitatif dari penyelenggaraan pelayanan. Salah satu metoda yang digunakan adalah wawancara dengan informan kunci. Informasi terhadap kualitas atau akses pelayanan mencakup kajian terhadap dokumen operasional serta daftar tilik untuk pelayanan kesehatan kualitatif. Pengkajian data yang dikumpulkan dari sistem monitoring juga harus dilihat sebagai bagian dari proses evaluasi.

4.   Data yang dibutuhkan untuk evaluasi: beberapa komponen penting untuk dinilai: efektivitas dari program, efisiensi dari program, relevansi dari program, dampak dan kesinambungan program, permasalahan, proses pembelajaran, rekomendasi apa yang harus disampaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan untuk melihat detail lembar evaluasi.

5.   Penanggungjawab evaluasi: kegiatan harus dilakukan seobjektif mungkin dan tidak bias.

6.   Analisis dan diseminasi hasil evaluasi.

 

C.  Mekanisme komunikasi dengan masyarakat yang terkena dampak krisis kesehatan

·  Komunikasi dengan masyarakat yang terkena dampak krisis kesehatan merupakan bagian penting dari respon kemanusiaan di tingkat global dan nasional.

·  Komunikasi adalah proses dua arah, dan strategi yang efektif memfasilitasi dialog antara pemberi pelayanan dan masyarakat.

·  Komunikasi dengan masyarakat yang terdampak juga merupakan elemen penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi, yang membutuhkan pertukaran informasi yang efektif antara penyintas bencana dan responden.

·  Komunikasi dengan masyarakat yang terdampak dan menggunakan pelayanan kesehatan reproduksi dapat dilakukan melalui beberapa cara:

ü Mekanisme menyampaikan informasi melalui komunikasi radio, bulletin informasi bencana, media massa, media sosial dan media KIE lainnya.

üMekanisme umpan balik dan menyampaikan keluhan.

 

Referensi:

Final draft Pedoman Pelaksanaan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi pada Krisis Kesehatan.