Skip to content

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 208/PMK.02/2019

REVIEW BUKU

 

  • Data Buku
Judul Buku : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.02/2019
Penulis : Menteri Keuangan Republik Indonesia
Penerjemah :
Penerbit : Menteri Keuangan Republik Indonesia
Tahun Terbit : 2019
Halaman : 27 halaman
ISBN :

 

  • Book Review

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. Adapun Pagu Indikatif adalah ancar-ancar anggaran yang diberikn kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja KL. Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L, sedangkan Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahsan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Daftar Hasil Penelaahan (DHP) RKA-K/L adalah dokumen yang berisi rangkuman RKA-K/L per unit eselon I dan Program dalam suatu Kementerian/Lembaga yang ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksankan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

Renja K/L dan RKA-KL sebagaimana dimaksud adalah:

  1. Rancangan Renja K/L
  2. RKA-K/L Pagu Anggaran
  3. RKA-K/L Alokasi Anggaran, dan/atau
  4. RKA-K/L APBN Perubahan

Adapun Instrumen RKA-KL, terdiri atas:

  1. Indikator Kinerja
  2. Standar Biaya
  3. Evaluasi Kinerja

 

  • Lesson learn
  1. Dampak terhadap diri sendiri: Pedoman ini bisa menjadi tambahan ilmu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, sehingga dapat membantu pekerjaan seorang perencana lebih baik lagi.
  2. Dampak untuk Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lansia: Memiliki ilmu perencanaan yang baik dapat meningkatkan kinerja administratif yang efisien serta dapat meminimalisir penyimpangan administrasi, duplikasi pekerjaan, dan hal lainnya yang inefisien.